Teks Saja
Search

Para Tokoh Politik Zimbabwe Gagal Sepakati Pemerintah Persatuan

04/10/2008

President Robert Mugabe, left, shares light moment with new Prime Minister Morgan Tsvangirai, right, at signing of power sharing deal in Harare, 15 Sep 2008
Robert Mugabe dan Morgan Tsvangirai
Para tokoh politik di Zimbabwe gagal menyepakati suatu pemerintah persatuan. Hal ini mengancam kelangsungan perjanjian berbagi kekuasaan yang dimaksudkan untuk mengakhiri gejolak politik dan ekonomi di negara itu.

Presiden Robert Mugabe dan pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai ambil bagian dalam pembicaraan hari Sabtu ini, bersama-sama dengan pemimpin sebuah kelompok sempalan partai oposisi, Arthur Mutambara.

Pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan, namun semua pihak sepakat bahwa perundingan mereka akan dilanjutkan guna mengatasi perbedaan pendapat di antara mereka. Salah satu masalah sulit yang dihadapi adalah mengenai pembagian posisi-posisi kunci di kementerian dan pemerintahan.

Mugabe dari partai ZANU-PF yang berkuasa dan Tsvangirai dari Gerakan bagi Perubahan Demokratik MDC yang beroposisi, menandatangani suatu perjanjian berbagi kekuasaan yang bersejarah pada September lalu. Perjanjian itu menetapkan Mugabe sebagai presiden Zimbabwe dan Tsvangirai sebagai perdana menteri.




emailme.gif E-mail artikel ini kepada teman
printerfriendly.gif Versi Cetak

  Berita Terkait
Oposisi Zimbabwe Kembali Minta Bantuan Thabo Mbeki
 
  Berita Utama
Serangan Misil AS di Pakistan Tewaskan Seorang Buron Militan dari Inggris

  Berita Lainnya
Ribuan Warga Shiah Pendukung Al-Sadr Protes Pakta Keamanan AS-Irak
Gates Ingin Penambahan Pasukan di Afghanistan Sebelum Pemilu 2009
Ledakan Bom di Acara Pemakaman Ulama Shiah Tewaskan  20 di Pakistan
Tony Blair Desak Israel Segera Buka Blokade Atas Gaza
Presiden Bush Tiba di Lima, Peru untuk Hadiri Konferensi Tahunan APEC
Pemerintah Jerman Larang Siaran TV Satelit Al-Manar
Obama Bakal Calonkan Hilary Clinton untuk Menjadi Menteri Luar Negeri
Rice Bertemu Putra Gadhafi dan Desak Pembebasan Seorang Kritikus Politik